Jakarta (Swarabuana.com) — Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengingatkan bahwa krisis iklim telah menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Indonesia, dengan dampak langsung berupa banjir rob, gelombang panas, polusi udara, hingga cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi.
Menurut Ateng, jika tidak ditangani secara serius, kenaikan muka air laut berpotensi mengancam hingga 180 juta warga yang tinggal di wilayah pesisir. Selain itu, krisis iklim juga diperkirakan dapat memangkas Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 30–40 persen pada 2050.
“Dampak krisis iklim sudah dirasakan masyarakat hari ini, bukan ancaman di masa depan,” ujar Ateng dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Minggu (11/12/2025).
Ia menilai respons pemerintah terhadap krisis iklim masih belum optimal karena kelembagaan yang menangani isu tersebut terfragmentasi di berbagai kementerian dan lembaga. Kondisi ini dinilai melemahkan kepemimpinan nasional dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin kompleks.
Ateng juga menyinggung bahwa lemahnya tata kelola iklim berdampak pada lambannya pengembangan pasar karbon nasional. Ia menyebut, kinerja Bursa Karbon Indonesia hingga pertengahan 2025 belum menunjukkan hasil signifikan, yang menurutnya mencerminkan belum kuatnya keseriusan negara dalam menjadikan ekonomi hijau sebagai agenda utama.
“Krisis iklim membutuhkan kepemimpinan yang jelas dan fokus, bukan sekadar koordinasi administratif,” katanya.
Menjelang pembahasan RUU Perubahan Iklim yang masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2026, Ateng mendorong pemerintah untuk memperkuat desain kelembagaan agar penanganan krisis iklim dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Ia menegaskan, tanpa langkah tegas dan terintegrasi, Indonesia berisiko menghadapi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin berat akibat perubahan iklim.
Komentar