Optimalkan Logistik Perairan, KSOP Tembilahan Gelar Rapat Koordinasi Penerbitan RPK Tahun 2025

KSOP Kelas IV Tembilahan menyelenggarakan rapat koordinasi strategis terkait pembahasan penerbitan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) untuk Instruksi Menteri (IM) 3 Tahun 2025

TEMBILAHAN, (Swarabuana.com) – KSOP Kelas IV Tembilahan menyelenggarakan rapat koordinasi strategis terkait pembahasan penerbitan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) untuk Instruksi Menteri (IM) 3 Tahun 2025.

Pertemuan ini dilakukan guna memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjamin kelancaran arus barang dan kepatuhan administrasi pelayaran di wilayah Indragiri Hilir.

Rapat yang berlangsung pada Selasa (13/1/2026) ini dipimpin langsung oleh Kepala KSOP Kelas IV Tembilahan, Bapak Feriland Saragih, S.Si.T. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya sinkronisasi data dan regulasi terbaru agar operasional kapal di wilayah kerja Tembilahan berjalan efisien dan sesuai dengan standar keselamatan pelayaran yang ditetapkan Kementerian Perhubungan.

“Pembahasan RPK ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap kapal yang beroperasi memiliki landasan operasional yang jelas, terutama dalam mengimplementasikan poin-poin dalam IM 3 Tahun 2025. Kami ingin memastikan iklim investasi dan logistik di daerah tetap kondusif,” ujar Feriland Saragih.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah dan pemangku kepentingan sektor maritim, menunjukkan komitmen kolektif dalam memajukan infrastruktur dan layanan pelabuhan. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain:

• Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Indragiri Hilir;

• Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);

• Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

• Kepala Kantor KSOP Kelas IV Kuala Enok;

• Kepala Kantor UPP Kelas III Sungai Guntung;

• Kepala Kantor UPP Kelas III Kuala Gaung;

• General Manager PT Pelindo Regional 1 Cabang Tembilahan.

Fokus utama rapat ini adalah menyisir hambatan administratif dalam penerbitan RPK serta memastikan integrasi layanan antara otoritas pelabuhan dengan Pelindo sebagai operator terminal. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan proses perizinan dapat menjadi lebih transparan, cepat, dan akuntabel.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menekan biaya logistik nasional melalui standardisasi prosedur di tingkat pelabuhan daerah. KSOP Tembilahan berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan pelayanan publik di sektor perhubungan laut.

Komentar